Jokowi Ingin RI Punya Kilang Minyak Baru

Saya Ingatkan, Sudah Berapa Tahun Kita Nggak Bangun Kilang?[Hasan Al Habshy] ?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai, Indonesia sudah bertahun-tahun tidak membangun dan memiliki fasilitas kilang minyak baru. Alhasil, ia kini mendorong pembangunan kilang baru segera diputuskan tahun ini.

"Saya ingatkan, sudah berapa tahun kita tidak bangun dan memperbaiki kilang? Saya sampaikan ke menteri, tahun ini harus sudah diputuskan, harus!," kata Jokowi di acara ESDM, di Plaza Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin (29/2/2016).

Jokowi mengundang investor dari beberapa negara untuk menanamkan investasi di Indonesia. Ia akan memberikan stimulus dan kemudahan agar kilang baru bisa terbangun.

"Negara yang berminat bangun di sini, stok di sini, negara mana pun silakan," tambahnya.

Dengan adanya kilang baru, proses pengolahan BBM seperti solar dan premium bisa semakin banyak dilakukan di Indonesia. Alhasil, Indonesia tidak perlu lagi tergantung pada trader untuk memenuhi BBM di dalam negeri.

"Sehingga kita tidak perlu beli lewat trader-trader lagi. Kebutuhan kita banyak sekali, jangan ditunda-tunda," ujarnya. (feb/drk)

 Jokowi Minta Proyek Energi Pakai Produk Buatan Lokal

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan proyek-proyek energi di dalam negeri harus banyak menggunakan produk dalam negeri (local content). Impor untuk bahan-bahan proyek harus dikurangi.

"Saya jangan ingin menegaskan bahwa proyek-proyek yang nanti dilaksanakan harus menyerap tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Harus melibatkan juga kontraktor-kontraktor lokal supaya ekonomi di daerah jalan, jangan uangnya muter di Jakarta saja. Local content juga, gunakan produk dalam negeri, batasi barang impor," kata Jokowi.

Hal tersebut Jokowi ungkapkan dalam pidatonya di acara pengadaan barang dan jasa di Kementerian ESDM, Plaza Kementerian ESDM, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (29/2/2016).

Menurut Jokowi, saat ini banyak pihak yang mendorong supaya pemerintah mengimpor bahan-bahan proyek energi. Alasannya banyak, mulai dari tidak tersedianya bahan di dalam negeri hingga produk impor dianggap lebih murah ketimbang produk lokal.

"Ada yang bilang ke saya. Pak ini pipanya harus impor. Saya cek, siapa bilang. Di kita juga banyak. Ada yang bilang Pak impor lebih murah. Saya cek juga tidak. Yang sering pakai barang impor saya kejar," ujarnya.

"Bila ada masalah cepat diputuskan, diselesaikan, jangan banyak didiskusikan, jangan banyak diseminarkan. Ibarat pemain bola, saudara-saudara ini striker yang tugasnya bikin gol, jangan jaga gawang saja. Saya tunggu hasilnya. Terima kasih," tutupnya. (ang/dnl)

 Yang Antre Banyak Tinggal Diputuskan

Sudah bertahun-tahun lamanya Indonesia tidak membangun fasilitas kilang minyak baru. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong adanya pembangunan kilang baru. Tapi kapan?

Jokowi mengatakan, banyak investor yang sudah mengantre untuk membangun kilang minyak di Indonesia. Namun Jokowi tidak menyebutkan dari mana saja investor tersebut.

"Yang antre banyak, tinggal diputuskan, skema juga banyak. Bisa minta perbaikan. Entah di Tuban, tinggal memutuskan siapa yang akan investasi di situ," jelas Jokowi di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (29/2/2016).

Pada kesempatan itu Jokowi meminta rencana pembangunan kilang dan investasinya diputuskan pada tahun ini.

"Tahun ini semuanya. Cepat diputuskan, karena bangun kilang itu tidak sebentar, 4-5 tahun," ungkap Jokowi. (wdl/ang)

 Persiapan Menteri ESDM

Dalam pidatonya pagi ini di kantor Kementerian ESDM, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyinggung soal kurangnya kapasitas kilang minyak di Indonesia.

Kapasitas kilang minyak di Indonesia hanya sekitar 800 ribu barel per hari, sementara kebutuhan BBM mencapai 1,6 juta barel per hari. Akibatnya, separuh dari kebutuhan BBM Indonesia harus dipenuhi dari impor. Maka perlu pembangunan kilang-kilang baru agar Indonesia tak bergantung pada BBM impor.

Menteri ESDM, Sudirman Said, mengungkapkan sejumlah kebijakan telah disiapkan untuk mendorong pembangunan kilang minyak baru. Kebijakan utamanya adalah Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015, tentang Pelaksanaan dan Pembangunan Kilang Minyak di Dalam Negeri (Perpres Kilang).

Dalam Perpres ini, diatur berbagai skema yang dimungkinkan untuk pembangunan kilang minyak, yaitu pembangunan kilang oleh pemerintah dengan dana dari APBN, penugasan dari pemerintah kepada Pertamina, kejasama antara swasta dan pemerintah, dan pembangunan yang murni dilakukan oleh swasta.

"Kalau anda bandingkan yang kita kerjakan setahun ini dengan berpuluh-puluh tahun, banyak sekali kebijakan progresif. Perpres menyebut ada 4 skema. Lewat APBN, penugsan kepada Pertamina, kerjasama pemerintah dan swasta,dan murni swasta," papar Sudirman, dalam jumpa pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (29/2/2016).

Pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif agar investor tertarik membangun kilang di Indonesia. Misalnya dengan penyediaan lahan secara gratis.

"Kemenkeu kan punya aset di mana-mana. Pakai saja tanah di Bontang 600 hektar (untuk bangun kilang), sudah ada infrastruktur dasarnya. Gunakan itu sebagai modal awal, tidak dipungut biaya," ucapnya.

Kemudian juga ada insenstif 'libur pajak' dan jaminan pasar bagi investor yang mau membangun kilang. "Ada tax holiday, ada kepastian off taker," tukas Sudirman.

Dirjen Migas Kementerian ESDM, Wiratmaja Puja, menambahkan bahwa investor asing dari sejumlah negara sudah menyatakan minatnya untuk membangun kilang di Indonesia. "Kita mendengar Rusia, Iran, Arab Saudi, Kuwait berminat," tutupnya. (wdl/wdl) 

  ? detik