Rusia-Iran Tolak Pembentukan Wilayah Larangan Terbang di Suriah
Indonesian Free Press -- Sudah diduga, blok Rusia-Iran-Suriah bakal menolak setiap rencana pembentukan 'zona pengaman' atau 'zona larangan terbang' di Suriah oleh Amerika dan sekutu-sekutunya, meski hal itu dalam kerangka PBB. Karena hal itu hanya akan menjadi landasan campur tangan Amerika untuk menghancurkan Suriah, sebagamana telah terjadi di Irak, Afghanistan dan Libya.
"Apa yang bisa dikatakan tentang zona larangan terbang ketika pesawat-pesawat terbang koalisi yang dipimpin Amerika terbang di sana, ketika pesawat-pesawat terbang Rusia terus melancarkan operasi bersama pemerintah Suriah," kata Deputi Menlu Rusia, Mikhail Bogdanov, kepada wartawan, Kamis (18 Februari).
Pernyataan itu menanggapi proposal Kanselir Jerman Angela Merkel tentang pembentukan zona larangan terbang di Suriah Utara sebagai solusi penyelesaian krisis Suriah.
Bogdanov mengatakan, selain tidak mungkin dilakukan, zona larangan terbang juga akan 'mencampuri urusan dalam negeri Suriah dan melanggar kedaulatan Suriah'. Selain bertentangan dengan hukum internasional, hal itu juga hanya akan menguntungkan para pemberontak teroris, katanya.
Lebih jauh Rusia mendesak Saudi Arabia untuk memberikan penjelasan tentang rencananya menggelar pasukan ke Suriah, menyebut hal itu hanya bisa dilakukan dengan koordinasi dengan Suriah dan PBB.
"Kami percaya bahwa, seperti Irak, Suriah adalah negara berdaulat yang memiliki pemerintahan, dan aksi militer harus dikoordinasikan dengannya," tambah Bogdanov.
Hal yang sama dikatakan Iran. Deputi Menlu Iran, Amir-Abdollahian, mengatakan kepada media Iran IRIB, Jumat (19 Februari), bahwa pembentukan zona larangan terbang akan menjadi kepanjangan dari kesalahan-kesalahan sebelumnya.
"Tidak bisa diragukan, menerapkan kembali zona larangan terbang di Suriah tidak akan bisa membantu menciptakan keamanan dan stabilitas di kawasan," katanya.
Ia menyebut, konflik Suriah telah mempengaruhi keamanan di seluruh kawasan, sehingga penyelesaiannya harus melalui dialog politik.
"Tujuan dari rencana ini hanya akan memperpanjang krisis di Suriah, daripada memberikan solusi," kata Amir-Abdollahian.
Ia menambahkan bahwa, alih-alih menerapkan zona larangan terbang, pengawasan perbatasan Suriah-Turki untuk mencegah pasuknya teroris dan senjata mereka ke Suriah, jauh lebih penting.
�Kami mendukung pengiriman bantuan kemanusiaan dan gencatan senjata di seluruh wilayah Suriah, kecuali di tempat-tempat yang dikuasai para teroris," tambahnya.
Lebih jauh lagi ia mengingatkan bahwa penggunaan 'terorisme' sebagai alasan intervensi di Suriah, sebagaimana di Yaman dan Irak, akan menghancurkan stabilitas dan keamanan kawasan.
Kanselir Jerman Angela Merkel pada hari Rabu (17 Februari), menyerukan diterapkannya zona larangan terbang di Suriah. Namun ide itu sebenarnya telah diungkapkan Turki jauh hari sebelumnya. Seruan Merkel itu berkaitan dengan kesepakan Konperensi Keamanan Internasional Munich minggu lalu yang menyetujui gencatan senjata di Suriah.
Tanpa dukungan Rusia dan Iran, yang secara efektif mengusai wilayah udara Suriah, akan membuat penerapan zona larangan terbang mustahil dilakukan.(ca)
"Apa yang bisa dikatakan tentang zona larangan terbang ketika pesawat-pesawat terbang koalisi yang dipimpin Amerika terbang di sana, ketika pesawat-pesawat terbang Rusia terus melancarkan operasi bersama pemerintah Suriah," kata Deputi Menlu Rusia, Mikhail Bogdanov, kepada wartawan, Kamis (18 Februari).
Pernyataan itu menanggapi proposal Kanselir Jerman Angela Merkel tentang pembentukan zona larangan terbang di Suriah Utara sebagai solusi penyelesaian krisis Suriah.
Bogdanov mengatakan, selain tidak mungkin dilakukan, zona larangan terbang juga akan 'mencampuri urusan dalam negeri Suriah dan melanggar kedaulatan Suriah'. Selain bertentangan dengan hukum internasional, hal itu juga hanya akan menguntungkan para pemberontak teroris, katanya.
Lebih jauh Rusia mendesak Saudi Arabia untuk memberikan penjelasan tentang rencananya menggelar pasukan ke Suriah, menyebut hal itu hanya bisa dilakukan dengan koordinasi dengan Suriah dan PBB.
"Kami percaya bahwa, seperti Irak, Suriah adalah negara berdaulat yang memiliki pemerintahan, dan aksi militer harus dikoordinasikan dengannya," tambah Bogdanov.
Hal yang sama dikatakan Iran. Deputi Menlu Iran, Amir-Abdollahian, mengatakan kepada media Iran IRIB, Jumat (19 Februari), bahwa pembentukan zona larangan terbang akan menjadi kepanjangan dari kesalahan-kesalahan sebelumnya.
"Tidak bisa diragukan, menerapkan kembali zona larangan terbang di Suriah tidak akan bisa membantu menciptakan keamanan dan stabilitas di kawasan," katanya.
Ia menyebut, konflik Suriah telah mempengaruhi keamanan di seluruh kawasan, sehingga penyelesaiannya harus melalui dialog politik.
"Tujuan dari rencana ini hanya akan memperpanjang krisis di Suriah, daripada memberikan solusi," kata Amir-Abdollahian.
Ia menambahkan bahwa, alih-alih menerapkan zona larangan terbang, pengawasan perbatasan Suriah-Turki untuk mencegah pasuknya teroris dan senjata mereka ke Suriah, jauh lebih penting.
�Kami mendukung pengiriman bantuan kemanusiaan dan gencatan senjata di seluruh wilayah Suriah, kecuali di tempat-tempat yang dikuasai para teroris," tambahnya.
Lebih jauh lagi ia mengingatkan bahwa penggunaan 'terorisme' sebagai alasan intervensi di Suriah, sebagaimana di Yaman dan Irak, akan menghancurkan stabilitas dan keamanan kawasan.
Kanselir Jerman Angela Merkel pada hari Rabu (17 Februari), menyerukan diterapkannya zona larangan terbang di Suriah. Namun ide itu sebenarnya telah diungkapkan Turki jauh hari sebelumnya. Seruan Merkel itu berkaitan dengan kesepakan Konperensi Keamanan Internasional Munich minggu lalu yang menyetujui gencatan senjata di Suriah.
Tanpa dukungan Rusia dan Iran, yang secara efektif mengusai wilayah udara Suriah, akan membuat penerapan zona larangan terbang mustahil dilakukan.(ca)
Rusia-Iran Tolak Pembentukan Wilayah Larangan Terbang di Suriah
Reviewed by mm
on
18:05:00
Rating:
